BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Peran media dinilai semakin strategis dalam mempercepat transisi energi menuju ekonomi hijau di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Hal ini mengemuka dalam Konferensi Media Lokal & New Media Jawa Barat 2026 yang menyoroti akselerasi ekosistem kendaraan listrik, kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan, hingga penguatan literasi publik terhadap energi berkelanjutan.
Forum bertajuk “Sinergi Media Lokal dalam Percepatan Transisi Energi” tersebut digelar di Harris Hotel Bandung, Rabu, 11 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara media, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi industri, serta komunitas energi untuk menyamakan perspektif dalam mengawal agenda transformasi energi hijau.
Editor in Chief Suara.com, Suwarjono, menegaskan bahwa media tidak lagi sekadar penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun kesadaran publik terhadap pentingnya perubahan pola konsumsi energi.
“Media tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi memiliki tanggung jawab membangun kesadaran publik terhadap pentingnya transisi energi dan ekonomi hijau. Pemberitaan yang berbasis data dan edukatif menjadi kunci percepatan perubahan perilaku masyarakat,” ujarnya.
Pada sesi utama, PT PLN (Persero) memaparkan kesiapan pasokan listrik di Jawa Barat untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik, termasuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran 2026. Manager PLN UP3 Bandung, Donna Sinatra, memastikan kapasitas daya listrik wilayah Jawa Barat berada dalam kondisi aman.
“Secara kapasitas, pasokan listrik di Jawa Barat dalam kondisi aman untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik, termasuk menghadapi mobilitas tinggi saat mudik Lebaran 2026. Kami juga terus memperluas jaringan SPKLU serta layanan home charging agar masyarakat semakin mudah beralih ke kendaraan listrik,” katanya.
Dari sisi kebijakan daerah, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Arifin, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar percepatan adopsi kendaraan listrik berjalan efektif.
“Percepatan adopsi kendaraan listrik membutuhkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, mulai dari insentif, regulasi, hingga pemerataan infrastruktur pengisian. Tanpa itu, transisi energi akan berjalan lebih lambat,” jelasnya.
Ketua Bidang Regulasi Asosiasi Pengusaha Pengisian Kendaraan Listrik Indonesia (APPKLI), Benhur Lumbantobing, menilai peningkatan permintaan kendaraan listrik membuka peluang investasi baru di sektor energi bersih, terutama pengembangan infrastruktur pengisian daya.
“Permintaan kendaraan listrik terus meningkat dan membuka peluang investasi baru. Namun kepastian regulasi dan standardisasi teknis SPKLU sangat penting agar pengembangan ekosistem berjalan merata dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Program Manager Local Media Community, Asep Saefullah, menyoroti kedekatan media lokal dengan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam mendorong literasi energi.
“Media lokal punya kedekatan dengan masyarakat. Peran ini penting untuk mengedukasi manfaat kendaraan listrik, meluruskan misinformasi, serta mendorong partisipasi publik dalam agenda energi bersih,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Jawa Barat, Permadi Mohamad Nurhikmah, yang menilai literasi publik harus berjalan seiring pembangunan infrastruktur.
“Literasi energi harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Tanpa pemahaman publik yang kuat, percepatan transisi menuju ekonomi hijau tidak akan optimal,” tegasnya.
Konferensi ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim, target net zero emission, serta transformasi ekonomi berbasis energi bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2026 tengah menggencarkan berbagai program transisi energi, mulai dari kolaborasi bengkel konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, penguatan bauran energi terbarukan, hingga sosialisasi swasembada energi di tingkat daerah.
Selain mengurangi emisi karbon, percepatan kendaraan listrik juga dinilai membuka peluang ekonomi baru melalui tumbuhnya industri pendukung, penciptaan lapangan kerja hijau, serta pengurangan ketergantungan pada energi fosil impor. Dalam konteks ini, media diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol, edukasi, dan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan.
Momentum konferensi yang berdekatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 turut menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan dalam memahami isu energi, teknologi, dan lingkungan.
Melalui kolaborasi multipihak, media lokal dan media baru di Jawa Barat diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif sebagai penggerak perubahan menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
Kin Sanubary
