MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Zaini Shofari, membantah anggapan bahwa Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri.
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada pembahasan maupun usulan resmi terkait reaktivasi SPP dari Komisi V DPRD Jabar.
Penegasan tersebut disampaikan Zaini saat menyapa komunitas Viking Alengka di salah satu rumah makan di Majalengka, Senin (20/7/2026).
Menurut Zaini, isu reaktivasi SPP mencuat setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat yang tengah membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak.
“Posisinya hanya meng-input masukan. Itu bukan usulan DPRD. Salah satu masukan datang dari KCD Kabupaten Bekasi yang menyampaikan pandangan bahwa aktivasi SPP bisa menjadi salah satu alternatif melalui mekanisme subsidi silang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pansus masih berada pada tahap menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di 13 wilayah Jawa Barat, kepala sekolah negeri dan swasta, organisasi guru seperti PGRI, hingga Forum Komunikasi Guru Swasta.
Seluruh masukan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan dan belum menjadi keputusan ataupun rekomendasi DPRD.
“Kalaupun hari ini ramai soal aktivasi SPP, itu tidak mengarah ke sana. Apalagi disebut DPRD mengusulkan, itu tidak benar. Kami baru pada tahap menerima masukan,” tegasnya.
Zaini menambahkan, secara pribadi maupun dari Fraksi, pihaknya lebih mendorong optimalisasi anggaran pendidikan yang telah tersedia, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun alokasi APBD Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan seharusnya ditempuh dengan memaksimalkan sumber pendanaan yang sudah ada, khususnya bagi sekolah negeri, tanpa membebani masyarakat dengan pemberlakuan kembali SPP.
Ia juga menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini tengah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kalau kami justru mendorong optimalisasi dana BOS dan APBD Provinsi untuk sekolah negeri. Pemerintah provinsi juga saat ini fokus pada pembangunan fisik dan peningkatan fasilitas pendidikan. Jadi isu DPRD mengusulkan aktivasi SPP itu tidak benar,” pungkasnya.
