JAKARTA, TINTAHIJAU.COM — Lanskap informasi di Indonesia dinilai tengah mengalami pergeseran besar. Media arus utama menghadapi tekanan disrupsi digital serta penurunan trafik dan pendapatan, sementara influencer muncul sebagai kekuatan baru dengan jangkauan luas dan tingkat keterlibatan tinggi.
Dinamika tersebut mengemuka dalam forum Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama dengan BBC Media Action (BBC MA), dengan dukungan IDN Times, di Jakarta, Selasa (22/4/2026).
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan keberlanjutan jurnalisme di tengah transformasi digital sangat bergantung pada fondasi ekonomi dan tata kelola yang kuat.
“Perkembangan platform AI menandai babak baru bagi masa depan para news creator. Namun pada akhirnya, jurnalisme berkualitas tetap bergantung pada model bisnis yang sehat dan sumber pendapatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam ekosistem digital, terutama dalam relasi antara media dan platform teknologi.
“Keterlibatan platform AI perlu diiringi dengan mekanisme yang adil, termasuk kompensasi yang layak atas penggunaan konten berita. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri media,” tambahnya.
Sementara itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menekankan perubahan perilaku audiens menuntut pendekatan kolaboratif antara media dan kreator konten.
“Semakin banyak generasi muda yang mengakses informasi dari platform sosial. Karena itu, penting untuk menjembatani kesenjangan antara media arus utama dan kreator konten, agar informasi yang beredar tetap kredibel dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Ia menambahkan kolaborasi lintas aktor menjadi kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
“Media, kreator konten, dan influencer bukan hanya berkompetisi, tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang sama. Kolaborasi di antara mereka penting untuk memperkuat kualitas informasi publik,” jelasnya.
Research Manager BBC Media Action, Rosiana Eko, menilai media dan influencer memiliki kekuatan berbeda yang saling melengkapi. Media unggul dalam kredibilitas dan proses verifikasi, sementara influencer memiliki aksesibilitas serta engagement tinggi.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah membangun ethical reciprocal relationship sebagai hubungan timbal balik yang etis.
“Influencer tidak harus memenuhi seluruh standar jurnalistik, tetapi informasi yang mereka sampaikan harus tetap akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Pandangan kritis disampaikan Associate Professor of Public Policy dari Monash University, Ika Idris. Ia mengungkap adanya ketimpangan dalam ekosistem influencer, khususnya terkait relasi dengan kekuasaan dan sumber pendanaan.
Dalam riset terhadap 16 influencer, ditemukan mereka yang cenderung pro-pemerintah memiliki sumber pendapatan lebih besar dan stabil. Sebaliknya, influencer yang kritis terhadap pemerintah sering menghadapi tantangan keberlanjutan.
Ika membagi praktik influencer dalam dua kategori, yakni clientelism sebagai hubungan transaksional berbasis bayaran dan kepentingan tertentu, serta grassroots activism yang merupakan dukungan berbasis ideologi atau preferensi personal meski tetap berpotensi bias.
“Yang menarik, influencer yang kritis sebenarnya terbuka untuk kolaborasi dengan pemerintah, selama tidak menyentuh isu kebijakan yang sensitif,” kata Ika.
Dari sisi industri media, GM Digital Content Tribun Network, Yulis Sulistyawan, menegaskan kepercayaan tetap menjadi modal utama media.
“Media terkesan lambat karena harus melalui proses verifikasi, cek dan ricek, serta konfirmasi. Itu yang membedakan dengan influencer,” ujarnya.
Ia mengingatkan jurnalisme bekerja dalam kerangka hukum dan etika, termasuk tunduk pada Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Di tengah derasnya arus konten, media tetap memegang peran sebagai pilar demokrasi.
Co-founder & CEO Beecomms Indonesia, Rieke Amru, menilai media tidak bisa lagi memposisikan influencer sebagai kompetitor semata.
“Media harus tetap fokus pada kualitas konten dan membangun public discourse. Tapi di saat yang sama, perlu merangkul influencer, termasuk membantu peningkatan kapasitas mereka, terutama dalam aspek teknis dan etika,” ujarnya.
Sementara itu, Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, mengamati polarisasi tajam dalam narasi publik.
Di satu sisi, muncul berbagai konten pro-pemerintah yang cenderung berlebihan dan minim kritik. “Namun di sisi lain, ada konten kritis yang memang sering kali tajam, tetapi jarang memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah,” kata Alimuddin.
Ia menegaskan masalah utama bukanlah persaingan antara media dan influencer. Hingga kini, influencer masih menjadikan media sebagai rujukan utama, meski banyak yang hanya mengandalkan judul berita tanpa memahami konteks secara utuh.
Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten. Media dituntut kembali pada esensinya menyajikan informasi akurat dan terverifikasi, sementara influencer perlu didorong mengedepankan tanggung jawab etis.
